Koperasi dan UKM digadang-gadang bisa menjadi sebuah solusi dari berbagai macam permasalahan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya di DIY, sesuai dengan visi misi koperasi yaitu : memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Begitu juga dengan UKM, dimana UKM mampu menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.
Kaitannya dengan hal tersebut dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pengembangan Koperasi dan UKM tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM DIY melaksanakan rapat Koordinasi Daerah Teknis Perencanaan Pusat dan Daerah Tahun 2020 dengan tema “Sinergi Program dan Kegiatan Pusat dengan Daerah dalam rangka Peningkatan Nilai Produktifitas dan Daya Saing Daerah Tahun 2020 (Bidang Koperasi dan UKM)” pada tanggal 05 Juli 2019 di Hotel Grand Keisha Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, dihadirkan 4 (empat) narasumber yaitu : Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Akademisi.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Ahmad Zabadi, SH, MM mengungkapkan, bahwa Perlu adanya reformasi total Koperasi dengan mengubah paradigma pemberdayaan Koperasi dari kuantitas menjadi kualitas, Melakukan penataan database Koperasi berbasis Online Data System (ODS) melalui penertiban badan hukum koperasi, selain itu yaitu dengan meningkatkan kapasitas Koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Selain itu juga sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, yaitu meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, dengan strategi yang diantaranya : meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan akses pembiyaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
Kepala Bidang Perekonomian Bappeda DIY Triatmi Heruwarsi, SE, juga mengungkapkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di DIY relative lebih tinggi dari angka nasional, disisi lain industri mikro dan kecil di DIY mencapai 99% dari total industri, Sehingga sektor Koperasi dan UKM memiliki peran dalam meningkatkan kelas pelaku usaha kecil agar pelaku usaha mengalami peningkatan serta menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi menjadi lebih inklusif yaitu memberdayakan kaum miskin dan pelaku/tenaga kerja lokal. Permasalahan ketimpangan antar wilayah dapat diselesaikan dengan “Perkuatan Kecil dan penumbuhan wirausaha baru terutama di kawasan yang relatif tertinggal”.
Mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, merupakan tugas berat pemerintah, sehingga permasalahan tersebut dijadikan sebagai tema pembangunan DIY Tahun 2019. Lebih-lebih lagi saat ini di DIY tepatnya di kabupaten Kulonprogo sedang dalam proses pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang tentunya perlu adanya antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah DIY dengan Mendorong UKM dan Koperasi agar dapat menangkap peluang Usaha dengan adanya Bandara Baru. Diantaranya dengan membangun Gerai UKM di Bandara YIA ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A.
Sedangkan dari sisi Akademisi Ahmad Maruf, SE. M. Si, bahwa UMKM mendominasi 99% unit bisnis di Indonesia dan menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah jenis usaha mikro yaitu hingga 87%, maka dari itu perlu dilakukan perbaikan kebijakan pengembangan koperasi dan UKM yang diantaranya pada sisi Pengembangan Kelembagaan, Iklim usaha dan tata niaga, Pengembangan Kewirausahaan dan SDM, Sistem Informasi, teknologi dan basis data, Pengembangan dan pemantapan klaster bisnis, Fasilitasi pengembangan pemasaran, Fasilitasi kemitraaan usaha.
Dikaitkan dengan judul : Sinergitas Program dan Kegiatan Pusat dengan Daerah dalam membangun KUKM, kita berharap semoga permasalahan-permasalahan yang ada seperti ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, kemiskinan serta dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran Swasta segera teratasi, sehingga Pemerataan Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud.
(Sumber : “Sinergi Program dan Kegiatan Pusat dengan Daerah dalam rangka Peningkatan Nilai Produktifitas dan Daya Saing Daerah Tahun 2020 (Bidang Koperasi dan UKM)” Subbagian Program, Diskop & UKM DIY, Tahun 2019)